Buku baru: 39 Tokoh Sosiologi Politik Dunia: Dari Socrates sampai Barack Obama

Dear all,

Salam teriring doa,

Saya ucapkan selamat menikmati buku baru:

Judul: 39 Tokoh Sosiologi Politik Dunia:
Dari Socrates sampai Barack Obama.
Penulis: Choirul Mahfud
Penerbit: Jaring Pena, Surabaya
Cetakan: Pertama, Februari 2009
Halaman: 450 Halaman.

Cukup membaca 1 buku, anda kenal 39 tokoh sosiologi politik dunia. dari Socrates sampai Barack Obama.

Selamat membaca. Moga Anda puas.

Choirul Mahfud. Penulis


Berikut ini adalah komentar singkat dari pembaca terhormat:

“Cabang ilmu pengetahuan apapun tidak bisa lepas dari pengaruh dan kebutuhan pada ilmu sosiologi, karena semua kegiatan pada urutannya melahirkan bangunan sosial dan sebaliknya entitas sosial akan memengaruhi perkembangan individu, masyarakat dan bangsa. Buku bagus karya Choirul Mahfud ini perlu dibaca oleh para mahasiswa dan politisi untuk membantu menganalisis dan memahami dinamika sosial, politik dan kebangsaan yang tengah berubah.”

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta


“Buku tentang Teori Sosial sudah banyak diterbitkan. Tapi, buku yang mengulas tokoh sosial politik dari zaman kuno sampai sekarang, masih jarang ditemukan. Buku ini menjadi menarik karena mempermudah kita mengenal para tokoh itu, mulai dari Socrates sampai Barack Husein Obama dengan cara singkat. Layak menjadi bacaan untuk setiap orang yang mengedepankan wawasan.”

Arif Afandi, Wakil Walikota Surabaya


"Buku ini adalah diskripsi singkat tentang sosok, profil, dan buah pikiran para nabi sosiologi. Tetapi, lain dari buku-buku tentang profil para pendiri sosiologi yang pernah terbit, buku ini menampilkan sosok, profil, dan buah pikiran para nabi sosiologi lebih komplit. Sebab isinya adalah profil, sosok, dan buah pikiran para nabi sosiologi dari yang klasik sampai nabi sosiologi kontemporer. Patut dibaca dan perlu''.

Maksum, Wartawan senior Jawa Pos dan direktur eksekutif JPIP
(The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi)


“Profisiat atas karya ini! Buku ini merupakan karya menarik karena mampu menghimpun pergulatan dan dialektika pemikiran bidang sosiologi politik sepanjang sejarah, terutama menyangkut gagasan 39 tokoh. Jauh lebih menarik lagi, jika karya ini dijadikan acuan, tidak hanya untuk kepentingan dialektika pemikiran, tetapi sekaligus untuk meningkatkan kualitas aktivitas berpolitik yang lebih berorientasi pada pembelaan kepentingan umat manusia.”

Rikard Bagun, Wartawan Senior KOMPAS


“Alphonse de Lamartine menulis: "History teaches everything, even the future". Kumpulan biografi yang terdapat dalam buku karya Choirul Mahfud ini sangat membantu dalam memahami kiprah dan sejarah dari 39 tokoh sosiologi politik dunia. Harapan saya buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi proses pembelajaran demokrasi yang sedang dilalui bangsa Indonesia ini.”

Charles Honoris, Kolumnis dan Politisi Muda


"Buku ini adalah pintu pembuka bagi peminat pemikiran politik. Ditulis dengan bahasa yang tidak terlalu berat dan renyah. Yang lebih menarik, meskipun ringkasan, tetapi tidak kehilangan kedalaman dan substansi. Buku ini perlu dibaca bagi para peminat kajian pemikiran sosiologi politik".

Anas Urbaningrum, Politisi Nasional


“Memahami pemikiran para filsuf adalah hal yang mengasyikkan bagi peminat teori-teori sosial politik. Namun, menghimpun berbagai teori-teori tersebut dalam satu bingkai adalah pekerjaan yang berat. Buku ini setidaknya meringankan pekerjaan pembaca untuk memahami pemikiran para filsuf tersebut.”

Yohan Wahyu, Litbang KOMPAS

“Selamat dan salut pada sahabat saya Choirul Mahfud, atas terbitnya sebuah buku yang istimewa, yang menghantarkan para pembaca pada pemikiran tokoh-tokoh dunia dari berbagai zaman, baik yang hidup sebelum ilmu sosiologi sendiri berdiri, maupun yang masih berkecimpung dalam dunia politik saat ini. Sebuah karya yang patut dibaca, dari seorang intelektual muda yang penuh inspirasi”.
Johanes Herlijanto, seorang sahabat yang sedang belajar S3 Anthropologi di Macquarie University, Sydney, Australia

“Memahami perilaku manusia dengan sesamanya bukanlah hal yang sederhana. Sangat kompleks dan dinamis. Kompleksitas itu terlihat dari berbagai teori Sosiologi yang terus berkembang sepanjang sejarah. Buku ini memberikan wawasan yang luas, lengkap dan lugas bagi para pemula dan peminat Ilmu Sosiologi Politik”.

Abdul Mukti, Direktur Eksekutif Center for Dialogue and
Cooperation among Civilisations (CDCC) Jakarta


“Buku Bung Choirul Mahfud ini adalah buku wajib baca buat mahasiswa jurusan apa saja, gerbang besar yang mudah dimasuki siapa saja, menuju kekayaan pemikiran yang tak terhingga.”

Jeffrie Geovanie, Senior Fellow The Indonesian Institute dan Council of Advisor CSIS (Center for Strategic and International Studies) Jakarta


“Saya mengenal Choirul Mahfud dari artikel-artikelnya yang menyebar di berbagai media. Saya juga mengenalnya dari beberapa buku yang telah ditulisnya. Buku terbaru mengenai tokoh-tokoh filsafat politik ini semakin meneguhkan reputasi dan produktifitasnya sebagai salah seorang penulis muda di Jawa Timur. Buku ini cukup bermanfaat untuk menjadi referensi bagi mereka yang ingin mengetahui perkembangan pemikiran politik klasik maupun modern.
Dimunculkannya pemikiran politik Barack Obama membuat buku ini makin menarik karena relevan dengan perkembangan terkini.”

Dhimam Abror Djuraid, Pemimpin Redaksi Surabaya Post


“Kehadiran buku yang ditulis Choirul Mahfud, terasa bagai oase di tengah gurun wacana sosial politik yang membentang luas. Kala membaca rasanya beda. Bahasanya sederhana, lugas, tidak bertele-tele sehingga mudah dipahami bagi siapapun yang ingin memahami isi buku ini.”

Nur Harini, Direktur Eksekutif INSPIRE Indonesia (Institute for Social,
Politics, Religion and Education Studies)


“Buku ini menambah perbendaharaan dunia pustaka kita tentang riwayat hidup dan pemikiran para tokoh sosiologi politik dunia. Hampir semua tokoh yang banyak memengaruhi perkembangan dunia tercantum dalam buku ini. Tetapi sangat disayangkan bahwa hanya ada dua orang saja pemikir dari dunia “Timur”. Padahal, banyak sekali tokoh-tokoh pemikir dari Tiongkok, India, Iran, Arab, Libanon, Mesir dan lain-lainnya yang patut mendapat tempat dalam buku ini. Memang buku ini bukan buku pertama mengenai para tokoh pemikir dunia, tetapi setidaknya buku ini adalah buku pertama yang ditulis dan disusun oleh penulis bangsa kita. Buku ini akan banyak membantu menambah wawasan kita, jadi kita dan para pemimpin bangsa wajib membacanya. ”

Benny G. Setiono, Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Jakarta


“Buku 39 tokoh sosiologi politik dunia ini layak dibaca oleh akademisi, politisi maupun mereka yang sedang berada di kekuasaan. Dengan mau membaca buku ini, akan banyak dapat inspirasi bagaimana berfikir yang kreatif, berpolitik yang bermutu, bernegara yang benar.”

Sururi Alfaruq, Pemimpin Redaksi Koran Seputar Indonesia (SINDO)





“…Buku ini berupakan pemahaman pada sejumlah tokoh dunia, langkah waktu yang sangat lebar memberikan pembanding yang kontras, dikupas oleh Choirul Mahfud dengan kacamatanya yang jeli, tentu merupakan bacaan yang sangat menyenangkan, membuat pembaca dalam waktu singkat tiba tiba merasa akrab dengan para tokoh yang dibahas”.

Prof. Dr. Philip K. Widjaja, Ketua WALUBI Jatim, dosen Pascasarjana UNAIR Surabaya, juga pengamat politik, sosial dan ekonomi.


“Merambah pemikiran sosiologi politik dunia bukan hal mudah. Buku ini terasa penting karena beragam tokoh yang berbeda itu dihadirkan secara bersama dan diletakkan sesuai konteks sosial dan pemikiran politiknya. Di tangan penulis muda berbakat, kecenderungan sang tokoh menjadi jelas terungkap.”

Ahmad Amir Aziz, Dosen IAIN Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB)


“Buku 39 Tokoh Sosiologi Politik Dunia karya Choirul Mahfud ini membantu dan memudahkan kita untuk membaca pikiran dan gagasan sentral semua tokoh untuk mengarifi dan mengambil hikmah. Selamat membaca dan menikmati”.

Suratno, Ketua Departemen Falsafah dan Agama,
Universitas Paramadina, Jakarta


Belajar dari tokoh membuat kita mengerti apa yang telah terjadi dan bagaimana kita harus bersikap. Buku 39 tokoh sosiologi politik dunia karya Choirul Mahfud ini relevan dengan tujuan mulia tadi dan tentu perlu dibaca siapa saja.

Airlangga Hartarto, Anggota DPR RI


“Buku ini menyuratkan spirit pembelajar penulisnya. Dibesarkan dalam ranah ilmu pendidikan, penulisnya menjelajah ke dunia sosiologi politik. Saya yakin, tulisan ini akan mematangkan perspektif penulisnya, serta memperkaya horizon pembacanya dalam samudera pemikiran para tokoh sosiolog politik.

Zakiyuddin Baidhawy, Presidium Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah


“Buku ini sangat membantu mendekatkan anda pada tokoh-tokoh besar "tidak tersentuh" dalam sejarah peradaban manusia, sekaligus membawa Anda mengarungi samudera ilmu yang sangat luas.”

Raja Juli Antoni, Direktur Eksekutif MAARIF Institute
for Culture and Humanity, Jakarta

“Selamat atas terbitnya buku ini. Kami sangat bangga dengan adanya buku yang seperti autobiografi singkat dari para tokoh filsafat, sosial, dan politik dengan paham dan karya mereka yang memengaruhi dunia. Ditulis secara ringkas dan padat dengan bahasa yang mudah dipahami. Cukup dengan 1 buku, kita sudah dapat mengenal 39 tokoh sosiologi politik dunia. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.”

HMY. Bambang Sujanto, Chairman KITA GROUP dan Ketua Umum Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo Indonesia.


“Bila buku ini diterbitkan menjelang pemilu legislatif 2009, sangat pas sekali. Sebab, kini bermunculan politisi dadakan yang awam perpolitikan, seiring menjamurnya partai politik. Buku ini layak jadi bacaan wajib para Caleg agar memahami pemikiran-pemikiran 39 tokoh sosiologi politik dunia ini. Serta mengimplementasikannya ketika mereka terpilih sebagai wakil rakyat nanti.”

Sumarno, Wartawan Senior Radar Surabaya


"Salut atas keberhasilan Cak Choirul Mahfud merangkum intisari dan ruh prinsip-prinsip yang menjadi landasan politik yang masih relevan hingga saat ini. Lebih dari itu, informasi tentang proses lahirnya pemikiran-pemikiran para tokoh dunia, sangat bermanfaat bagi kita untuk memahami lebih dalam tentang pemikiran, prinsip serta teori tersebut. Semuanya disajikan dalam gaya bahasa yang mudah dipahami serta enak dibaca. Sekali lagi, salut dan selamat buat Cak Choirul Mahfud".

Alvin Lie, anggota DPR RI


“Buku tentang tokoh dunia, meski –atau apalagi-- dengan kriteria tertentu, tidak dapat diharapkan sempurna dalam arti mencakup semua tokoh. Sehingga wajar saja jika akan ada pertanyaan-pertanyaan misalnya, mengapa hanya tokoh-tokoh ini? Mengapa tokoh ini tidak masuk, mengapa tokoh ini masuk, apa kriterianya? Seperti buku 39 Tokoh Sospol Dunia ini, orang bisa bertanya, misalnya, mengapa 39? Mengapa Ibnu Khladun masuk dan Imam Mawardi tidak? Mengapa Arief Budiman masuk dan Ir. Soekarno tidak? Subyektifitas penulisnya--ketertarikannya, perhatiannya, dan sudut pandangnya--ikut menentukan. Namun bagaimana pun, upaya saudara Choirul Mahfud untuk membantu kita mengenal sekian tokoh-tokoh sosial-politik dunia perlu dihargai. Dan melihat potensinya, kita bisa mengharap dari penulis ini akan muncul buku-buku tentang tokoh-tokoh dunia yang lain; baik di bidang sospol maupun lainnya. Semoga.”

KH. AHMAD MUSTOFA BISRI (Gus Mus), Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang

Enlisting educators to uphold multiculturalism

Enlisting educators to uphold multiculturalism

Opinion and Editorial - January 10, 2009

Choirul Mahfud, Surabaya

The rampant ethnic and religious tension in Indonesia has frustrated the efforts of many social scientists, educators, scholars, Civil Society Organization (CSO) activists and community leaders for the past few years. There were indications of gains in the country's struggle for democracy.

But the continuing ethnic and religious violence and unrest in some parts of the country show how prevailing and intransigent the problem of prejudice and discrimination has been. At a time when demographic changes and economic pressures are forcing people to come into contact with those from different backgrounds, feelings of distrust and alienation are rising.

While schools and educators cannot change economic growth and the constraints affecting factors of many of those human problems, they can make a difference in helping shape the students' views of the world, respect for diversity and strengthening democracy.

During the last few decades, multicultural studies have enabled scholars and practitioners to see in all areas "the invisible paradigms" of the academic system and the larger cultural context that marginalize or trivialize the lives of women, ethnic minorities and those outside the dominant class or culture.

In Indonesia, the heavy pressure toward integration and national unity since its independence provided a different setting for the role of multiculturalism. The nation's collective memory had been traumatized by the tension and violence resulting from various attempts at secession based on ideological, regional, cultural, as well as territorial differences and the efforts to terminate those attempts.

Yet, by the national motto of Bhineka Tunggal Ika (Unity in Diversity) in Pancasila, the emphasis on unity should not neglect diversity. Education that stressed only unity above all would produce narrow-mindedness and uproot individuals out of their indigenous heritage.

For the same periods, education in Indonesia had discussed a little about how we appreciate and respect the religious or belief diversity and variety of cultural wealth. There was a tendency of homogenization introduced systematically through the education under the national cultural protection, the hegemony of Javanese culture as a center and others as the edge and pauperization of culture by shortening the variety of cultural identity into a number of Indonesian provinces.

In 1999, Anita Lie said the process of homogenization and the cultural hegemony and pauperization was taught in civic education, such as education of Pancasila and citizenship, national history and struggle, training of P4 (guidance for internalization and externalization of Pancasila) -- and even religious education.

The recent tension and violence in different parts of the country showed that the excessive drive for unity that had been enforced especially for the past 30 years was not an effective response to the risk and fear of disintegration. Now that the nation is at a crossroad as a reform movement has started, ethnic, religious, racial and class differences should be regarded as the nation's rich heritage.

Within this perspective, multicultural education is needed to foster peace, understanding and respect among all members of society. As we know, the perspectives in multicultural education encompass many dimensions of human difference: race, ethnicity, occupation, socioeconomic status, age, gender, sexual orientation, various physical traits and needs, religion, and culture.

One of the multicultural education premises states that teaching learning is a cultural process in a social context. In order for teaching and learning to be accessible and fair for various background and origins of students, cultures need to be clearly understood. Such understanding can be achieved by analyzing education from various cultural perspectives by which it can avoid the hegemony of dominant cultural experience.

School is an epitome of society. In the norms of procedure, attitudinal code, structural order, power distribution, special feature and responsibility, school reflects society's cultural values. Classroom teachers, school administrators and policy makers bring their own experience and cultural perspective and influence the policy and education actions.

In addition, the students who come from various ethnic and cultural backgrounds are unavoidable to bring them, too. The various different cultural systems meet in school and classroom and can cause a cultural conflict, which can only be mediated and reconciled by the effectiveness of the instructional process that enlightens and opens the awkward, diluted cultural boundaries.

In 1987, Ramsey said multicultural education was not a set curriculum but a perspective that was reflected in all decisions about every phase and aspect of teaching. It is a lens through which teachers can scrutinize their choices in order to clarify what social information they are conveying overtly and covertly to their students.

In other words, educators should be aware of and responsible for the underlying goals and values of the curriculum designs, materials and activities they deliver to the students. Education occurs in a sociocultural context and all curriculum materials and practices reflect certain social values.

Shortly, in light of the need to foster peace and development, educators should recognize the underlying goals and values of the curriculum designs, materials and activities they deliver to the students. All curriculum materials and practices reflect certain social values.

As the curriculum processes still depend mainly on textbooks, educators should therefore ensure that the books they use in their classrooms be culturally sensitive and respect students' varied sociocultural backgrounds, which affect their learning.

In this context, teachers should be aware of the growing diversity in schools and the implication of using a certain set of curricular materials in their classrooms. Social scientists and commentators often point out the rich blend of cultural differences found in Indonesian society. While these observers have a point, it is equally true that diversity is difficult ... especially in schools.

However, as Aristotle saw it, the challenge of ethnicity (or multiculturalism), is one of augmenting familial love, expanding the natural links to one's own "kind," so that these links also include others who are more distantly related, rather than doing away with the initial links and bonds as such.

The writer is the author of book of Multicultural Education (Pustaka Pelajar Jogja, 2008), and a lecturer at Muhammadiyah University in Surabaya.

Source: http://old.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20090110.E02

`Imlek', the benefits of recognition for all

`Imlek', the benefits of recognition for all

Choirul Mahfud , Surabaya | Wed, 01/28/2009 5:03 PM | Opinion

Imlek or Chinese New Year has come and the Chinese community in the world, including in Indonesia, is celebrating this big moment with several events. During the New Year celebrations Chinese people traditionally wish for mutual prosperity and luck in the coming year.

Chinese New Year, or Imlek as it is called in Indonesia, has a long history. It is nearly impossible to trace the beginning of the celebration, but scholars have said it may have started 3,000 years ago.

Chinese New Year traditions originate from a mix of celebration and fear that come with the end of winter, which help explain the symbols and rituals we see enacted.

The festival is celebrated on the first day of the first month of the lunar calendar. It also falls on the first day of spring and thus marks the passing of winter, which in the old days was harsh and even life-threatening.

The celebration is also based on an ancient myth involving a wild beast, Nian, who came down from the mountains on dark winter nights, entering homes and devouring the inhabitants.

The passing of winter is thus also linked to the passing of danger. Over time, villagers discovered that the beast was afraid of the color red and loud noises, hence the prevalence of red during the festival and the use of firecrackers.

What was a genuine cultural tradition has over time transformed into a system of beliefs infused with superstition.

In recent years, it has also become overly commercial, with malls, hotels and restaurants all getting in on the act. Be that as it may, Chinese New Year is an important festival and we should celebrate it with our Chinese friends, sharing the spirit of family and renewal.

For Indonesians of all ethnic backgrounds, Chinese New Year affords an opportunity to reaffirm the values of cultural openness, tolerance and pluralism.

The Chinese-Indonesian community in the past had to celebrate their festivals quietly behind closed doors and many had to endure years of discrimination.

Asvi Warman Adam wrote in 2007 that for more than 30 years during the New Order regime, ethnic Chinese were not mentioned in Indonesian history books. Any Chinese festivities or cultural performances were prohibited.

It was only after political reforms that conditions changed. Chinese New Year is now a public holiday and Chinese-Indonesians are free once again to celebrate it publicly.

Sidharta Adhimulya, my Tionghoa friend in Surabaya, has told me during the 300 years of Dutch colonial subjugation this event could be celebrated freely, whereas in an independent Indonesia under the Soeharto regime - ironically - basic cultural, religious and language rights were severely restricted.

Citizens of Chinese descent were even required to change their names and could not attend Chinese schools.

True, many of the cultural rights of the ethnic Chinese have been restored. In actuality, however, the government is still far from thorough in recognizing the human rights of the ethnic Chinese population. Many of their political rights are still limited and, as human rights are universal, to grant some cultural rights while denying others is simply wrong.

As we know, when Abdurrahman Wahid served as president of Indonesia between November 1999 and August 2001, he abolished Presidential Instruction 14 (signed in 1967 by Soeharto) which had restricted the practice of Chinese customs and religions to private domains.

Following this abolition, he signed Presidential Instruction 6, which allowed the public celebration of Chinese New Year from 2000 on. Megawati took a further step by declaring Chinese New Year a national holiday in 2003.

Other than the official recognition of Chinese New Year, the revival of Chinese culture may be seen in the establishment of schools offering Mandarin as the language of instruction and a proliferation of Chinese-language newspapers in Indonesia.

In 1999 one television station began broadcasting news in Chinese (Metro TV) as did a radio station (Cakrawala), joining the growing number of Chinese-language newspapers to form a media climate that is more open to Chinese language and culture.

Significant improvements have been made to the laws regulating citizenship and civil administration, though less progress has been made in the country*s official history.

Despite some lingering forms of discrimination against the Chinese, things have, in general, changed dramatically in the last 11 years. The 2006 law on citizenship was a watershed because it recognized Chinese-Indonesians as part of the country*s population.

What a change this is from the time when they were not able to celebrate their culture in public. Chinese-Indonesians are increasingly accepted in sectors they have often been barred from in the past, including the civil service, the military, government service and the entertainment industry.

In this context, when the Chinese community celebrates its New Year festival openly, we hope they will do so with sensitivity and cultural taste, for example, avoiding over-the-top displays of wealth.

The wider Indonesian community can learn from Chinese tradition and rituals and be enriched by the experience. Celebrating a festival, understanding each other's culture and having a sense of shared identity are critical for nation-building.

For those celebrating this worldwide festival, it is time to practice the values of humanity, love, empathy, sympathy, plurality, forgiveness and fellowship.

We must be careful not to allow mysticism, irrational superstition and exclusivity to dominate. May the Year of the Ox be filled with peace, harmony and prosperity. Gong Xi Fa Chai. Happy Chinese New Year 2560.

The writer is a lecturer at Muhammadiyah University in Surabaya currently researching Chinese-Indonesians

Source: http://www.thejakartapost.com/news/2009/01/28/imlek039-benefits-recognition-all.html

Agama dan Inspirasi Perdamaian

Selamat Datang: Ucapan "Welcome" bagi Partisipan WPF di Hotel Sultan Jakarta.

Oleh: Choirul Mahfud
Penulis adalah dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, Partisipan the 2nd World Peace Forum, Jakarta.

Belakangan ini, konflik dan kekerasan baik berupa tindakan kriminal, kekerasan politik, pelanggaran hak azasi manusia, konflik etnis, terorisme, otoritarianisme dan perang antar bangsa telah menjadi bagian dari wajah dunia yang mengganggu dan mengkhawatirkan semua manusia di seluruh kawasan dunia. Sejumlah tindak konflik, kekerasan dan terorisme, terkadang acapkali dilakukan dengan menggunakan sentimen agama dan etnis. Jika kecenderungan di atas terus berlanjut, maka masa depan umat manusia berada dalam ancaman serius. Karena itu, baru-baru ini, PP Muhammadiyah bekerja sama dengan Cheng Ho Multi Culture Trust Kuala Lumpur Malaysia, dan Center for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC) di Hotel Sultan Jakarta, menghelat The 2nd World Peace Forum (WPF) guna membahas dan mengatasi masalah tersebut.

Acara yang berlangsung selama tiga hari tersebut, 24-26 Juni, dihadiri oleh sekitar 220 tokoh dari berbagai penjuru dunia. Para tokoh dan mantan tokoh politik, religius, pebisnis, aktivis LSM, jurnalis dan cendekiawan yang hadir antara lain berasal dari Australia, Tiongkok, Kroasia, Mesir, Indonesia, Jerman, India, Iran, Italia, Jepang, Korea, Libya, Malaysia, Norwegia, Pakistan, Filipina, Rusia, Singapura, Swedia, Thailand, Timor Leste, Tunisia, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat.

Forum perdamaian dunia kedua tersebut memilih tajuk “Addressing Facets of Violence: What can be Done?. Salah satu alasan mendasar dipilihnya masalah konflik dan kekerasan adalah muncul dan merebaknya fenomena aksi dan wacana kekerasan di berbagai belahan dunia. Menurut Din Syamsuddin, merebaknya fenomena kekerasan yang terjadi dengan berbagai latar belakang penyebab, sudah seharusnya diatasi. Kalau tidak, akan merusak perdamaian dunia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pembukaan forum ini menegaskan, tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan. Dalam banyak konflik, kata SBY, sebab utamanya sebetulnya bukan benar-benar konflik agama. Melainkan, acapkali agama hanya dijadikan faktor untuk melegitimasi, memperkuat, dan memopulerkan penyebabnya, di mana dasarnya masalahnya justru ada pada perbedaan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial.

Oleh karena itu, diperlukan dialog yang solutif dan damai. Melalui dialog, kita akan bisa bekerja sama. Kita bisa saling membantu untuk memecahkan masalah yang membuat kita saling berlawanan. Kita bisa saling membantu untuk mengatasi masalah-masalah politik, ekonomi, dan sosial yang menjadi akar permasalahan dari berbagai konflik.

Tan Sri Lee Kim Yew, Ketua Cheng Ho Multi Culture Trust Malaysia, merespon fenomena konflik dan kekerasan yang menggejala di berbagai belahan dunia bisa disikapi dengan melawan kekerasan melalui keluarga. Institusi keluarga bila diperhatikan secara serius akan mewujudkan perdamaian. Bagaimana kita harus mendidik dan mengarahkan keluarga untuk mencintai kedamaian, bukan konflik atau kekerasan. Bagi Tan Sri Lee Kim Yew, keluarga adalah lembaga pendidikan pertama yang mengajarkan nilai-nilai keluarga, termasuk kedamaian dan kebaikan. Bahkan, baik-buruknya seseorang juga dipengaruhi dari sana.

Dalam konteks Asia, lanjut Lee Kim Yew, kita memiliki nilai-nilai Asia atau nilai keluarga Asia (budaya Timur). Bila kita masih memegang nilai-nilai itu maka kita masih punya harapan untuk mengatasi konflik dan kekerasan yang terjadi di berbagai kawasan.

Prof Syafii Ma’arif, mengakui ada kalanya agama digunakan sebagai penyebab membesarnya konflik yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi, pada dasarnya agama bukanlah sumber konflik. Bergesernya fungsi agama tersebut, karena ada sebagian kelompok masyarakat yang mengaitkan konflik dengan agama. Bahkan, mereka ini memiliki pandangan bahwa bila terlibat dalam konflik yang mengatasnamakan agama, mereka akan masuk surga. Tak heran bila kemudian konflik kian membesar. Mestinya hal itu tidak usah terjadi, sebab semua agama mengajarkan umatnya untuk selalu mengedepankan perdamaian.

Agama juga kerap menjadi sebab meredanya sebuah konflik yang berkepanjangan. Karena itulah, tokoh agama harusnya mampu memainkan peran untuk menjadikan agama tidak sebagai pemicu konflik, melainkan pereda konflik yang terjadi.

Pada sisi lain, Din Syamsuddin menengarai bahwa dampak globalisasi yang tidak merata, ketamakan, ketidakadilan, dan perampasan ekonomi menjadi pemicu kekerasan seperti yang terjadi di beberapa belahan dunia. Penggunaan senjata dan kesenjangan global, mendorong kelompok- kelompok tertentu untuk menggunakan kekerasan sebagai jalan pintas. Pemerintah harus mampu untuk mencegah dan menanggulanginya.

Hasil pertemuan lintas agama dan budaya yang digelar 24–26 Juni lalu juga menekankan pentingnya aksi organisasi sosial untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bawah. Langkah ini untuk mengurangi ketidakadilan yang tidak merata. Masyarakat di akar rumput ini, menjadi salah satu unsur penting yang harus terlibat penuh dalam proses politik.

Keinginan untuk mewujudkan dunia yang damai dan menjadikan bumi sebagai tempat tinggal yang indah bagi manusia tidak akan terwujud selama ketidakadilan, eksploitasi pihak yang kuat terhadap yang lemah, diskriminasi, dan sikap tidak toleran terus terjadi. Kekerasan dengan segala bentuknya juga menjadi penyumbang bagi ketidaknyamanan manusia. Itu sebabnya, pemerintah dari semua negara didesak untuk lebih berani mengambil aksi mewujudkan perdamaian ketimbang melakukan kekerasan dengan segala kemampuan masing-masing di mana pun dan sampai kapan pun.

Last but not least, fungsi media massa dalam masalah ini, memiliki peran penting untuk menciptakan suasana damai, toleran dan respek terhadap hak asasi manusia. Kekuatan media sebagai penyampai pesan damai diharapkan bisa meminimalisasi kerusuhan dan kekerasan yang menggurita. Semoga.***

Combating violence 'starts from home'

Foto: CM bersama Mr. Tan Sri Lee Kim Yew (Malaysia).

Thu, 06/26/2008 10:33 AM | Headlines
Kuala Lumpur, Malaysia-based Cheng Ho Multi Culture Trust and Indonesia's second largest Islamic organization, Muhammadiyah, are co-hosting the second World Peace Forum in Jakarta. The three-day conference, which was opened by President Susilo Bambang Yudhoyono on Tuesday, brings together some 200 prominent figures from across the globe to discuss ways to end violence. The Jakarta Post's Abdul Khalik spoke with Cheng Ho Multi Culture Trust chairman Tan Sri Lee Kim Yew on the sidelines of the event on his ideas for fostering peace.
Question: What is your motivation in taking the lead in organizing this forum?
Answer: My philosophy in life is that when people want to do good things then we should help and support them. If we can't give support, we give them compliments, and if we can't give compliments, at least we should stay in alignment.
I think what Muhammadiyah planned to do was noble, as it wanted to gather all the leaders to try to overcome one of the world's most serious problems. That's why we fully support the initiative.

How do you see the current situation with conflicts and violence in the region?
There's worry that the conflicts can escalate and create region-wide violence. But I think the conflicts and violence can still be repaired as far as the human conflicts and violence are concerned.
But more concern is placed on violence against the environment, with people expressing worry about global warming, food and energy shortages, while more frequent natural disasters, such as cyclones, earthquakes and tsunamis, are taking place.
We believe that both violence on humans and the environment must be addressed together because they create misery for people.
How we can address both of these problems?
Conflicts among human beings can be diminished when we think it's better to have friends than enemies. We should forgive people rather than taking revenge and we should support the truth and avoid manipulating.
Regionally, I am quite optimistic because we have Asian values, which mean family values. As long as we don't lose family values we have hope to avoid conflicts.
That's why I support the Indonesian initiative to foster dialogue to seek solutions to the problems.

What about ethnic and religious diversity among the Asian community? Will this be a problem?
I think people should begin to accept differences. They can freely practice their religion, but when it comes to others' different beliefs, they should show respect and tolerance.
I think, instead of exaggerating differences, we should focus on our similar values. For instance, we should emphasize the fact that every religion teaches to respects others.
You speak of the importance of family values. How can these values help stop conflict and violence?
You see, every individual comes from society and family. A noble or a violent person comes out of a family. If a person from a young age respects their parents, then he will at least be a good person within his or her society.
Family is the first place for education about values -- which is good or bad. As I think all Asian families teach peace and respect to each other, instead of violence and dishonoring others, then conflicts and violence can be avoided when we resort to true Asian values.

How can we reduce environmental damage resulting from violent human activities?
First, we must realize that we need the planet, but the planet doesn't need us. For me, capitalism is good but it has its bottleneck so adjustments must be made. For example, if we continue to produce cars then there will billions of cars on the streets.
Imagine, how much gas will be burned. We have no choice but to dig deeper in order to get more oil. But the question then is how human beings can change their behavior. In this case, how people can reduce the level of consumption by being thrifty, as scientists continue to find breakthroughs in finding replacements for fossil fuels.
Last but not least, we need support from businesspeople to continue to develop ideas into reality.
Source: http://www.thejakartapost.com/news/2008/06/26/combating-violence-039starts-home039.html

Memahami Cakrawala Pendidikan Multikultural

Peresensi: A. Yusrianto Elga*
Judul: Pendidikan Multikultural
Penulis: Choirul Mahfud
Penerbit: Pustaka Pelajar, Jogjakarta

Meluasnya disintegrasi sosial merupakan salah satu fenomena krusial yang telah membuat negeri ini terbengkalai. Konflik horisontal antarsuku, agama, ras, misalnya, dan berbagai golongan sampai saat ini masih marak terjadi. Tragedi kekerasan antarkelompok yang meledak secara sporadis diakhir tahun 1990-an, misalnya, kemudian konflik kekerasan yang bernuansa politis, etnis dan agama seperti yang terjadi di berbagai wilayah Aceh, Maluku, Kalimantan Barat dan Tengah, merupakan salah satu fakta yang tidak terbantahkan bahwa dalam lingkaran sosial bangsa Indonesia masih kokoh semangat narsistik-egosentrisnya.

Fakta paling mutakhir berkenaan dengan masalah tersebut adalah bergolaknya kembali konflik bernuansa agama di Ambon. Hal itu juga menjadi bukti betapa rapuhnya konstruksi kebangsaan berbasis multikulturalisme di negeri kita. Sehingga tidak heran kalau belakangan ini rasa kebersamaan sudah tidak tampak lagi dan nilai-nilai kebudayaan yang dibangun menjadi terberangus.

Karena itu, buku ini hadir dalam rangka merajut kebersamaan dan saling pengertian antarsesama bangsa dalam bingkai pendidikan berbasis multikulturalisme. Multikulturalisme adalah sebuah paham yang menekankan pada kesederajatan dan kesetaraan budaya-budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya lain. Hal ini sangat penting kita pahami bersama dalam kehidupan masyarakat yang multikultural seperti di Indonesia ini. Sebab bagaimana pun secara riil, bangsa Indonesia memiliki keragaman bahasa, sosial, agama, budaya dan sebagainya. Keragaman tersebut amat kondusif bagi munculnya konflik dalam berbagai dimensi kehidupan (hal.8).

Adanya ketidaksalingpengertian dan pemahaman terhadap realitas kehidupan itulah yang menjadi kajian utama pendidikan multikultural (Multicultural education). Pendidikan multikultural merupakan respons terhadap perkembangan zaman yang semakin kompleks, di mana egosentrisme, etnosentrisme, dan chauvinisme yang pada gilirannya memunculkan klaim kebenaran (truth claim) terus menggejala pada masing-masing individu. Dengan demikian, pada prinsipnya, pendidikan multikultural adalah menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural senantiasa menciptakan struktur dan proses di mana setiap kebudayaan bisa melakukan ekspresi.

Hilda Hernandez Dalam Multicultural Education: A Teacher Guide to Linking Context, Process, and Content (1989), mengartikan pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan. Atau dengan kata lain, bahwa ruang pendidikan sebagi media transformasi ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) hendaknya mampu memberikan nilai-nilai multikulturalisme dengan cara saling menghargai dan menghormati atas realitas yang beragam (plural), baik latar belakang maupun basis sosio budaya yang melingkupinya.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Paulo Freire. Dalam pedagogy of the oppressed, sebagaimana dikutip oleh M. Yunus Firdaus dalam buku: Pendidikan Berbasis Realitas Sosial (2005), Freire mengatakan bahwa pendidikan harus mampu menciptakan harmonisme sosial dalam sebuah kehidupan masyarakat yang beragam secara kultur. Sebab pendidikan bukanlah “menara gading” yang harus menjauhi hiruk-pikuk kehidupan sosial. Apalagi di negara Indonesia yang rentan terjadi konflik. Karena itu, pendidikan berbasis multikulturalisme sudah saatnya dijadikan sebagai paradigma atau pijakan dalam sistem pendidikan kita.

Sebab bagaimana pun juga, pendidikan multikultural dapat memberikan solusi bagi sejumlah permasalahan yang dihadapi Indonesia. Pertama, sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi di masyarakat, khususnya yang kerap terjadi di Indonesia yang secara realitas plural. Spektrum kultur masyarakat Indonesia yang amat beragam menjadi tantangan bagi dunia pendidikan guna mengolah perbedaan tersebut menjadi suatu aset, bukan sumber perpecahan.

Kedua, pendidikan multikultural juga signifikan dalam membina peserta didik supaya tidak tercerabut dari akar budaya yang ia miliki sebelumnya, ketika berhadapan dengan realitas sosial-budaya di era globalisasi. Sebab disadari maupun tidak, dalam era globalisasi saat ini, pertemuan antarbudaya menjadi “ancaman” serius bagi peserta didik. Untuk menyikapi realitas global tersebut, peserta didik hendaknya diberi penyadaran akan pengetahuan yang beragam, sehingga mereka memiliki kompetensi yang luas akan pengetahuan global, termasuk aspek kebudayaan.

Ketiga, sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional. Pengembangan kurikulum masa depan yang berdasarkan pendekatan multikulturalisme menjadi sangat penting. Langkah demikian dapat dilakukan setidaknya dengan mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku seragam seperti saat ini menjadi filosofi yang lebih sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan. Filosofi konservatif seperti esensialisme dan perenialisme haruslah dapat diubah ke filosofi yang lebih menekankan pendidikan sebagai upaya mengembangkan kemanusiaan peserta didik. Kemudian, filosofi kurikulum yang progresif seperti humanisme, progresifisme dan rekonstruksi sosial dapat dijadikan sebagai landasan kurikulum (hal.208-210).

Dengan demikian, pendidikan berbasis multikulturalisme pada akhirnya akan memberikan sebuah pencerahan: yakni kearifan untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan masyarakat. Kearifan itu muncul seiring dengan adanya keterbukaan untuk menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas plural sebagai kemestian hidup yang kodrati. Sebagaimana dikatakan oleh Musa Asy’ari (2004), bahwa keanekaragaman dalam realitas kehidupan manusia adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri.

* Peresensi adalah staf redaksi Advokasia Fakultas Syar’iah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

http://pmiikomfaksyahum.wordpress.com/2007/07/28/memahami-cakrawala-pendidikan-multikultural/

Harmonisasi Agama dan Budaya

Salah satu isu pinggiran dalam studi agama dewasa ini adalah soal eksistensi, transformasi dan relasi agama dan budaya lokal (local cultures). Dalam diskursus pluralisme yang merebak belum lama ini, tema budaya lokal masih mengalami peminggiran. Padahal, untuk membangun masyarakat Indonesia yang kokoh dan berkarakter mestinya pengembangan sikap kreatif dan inovatif atas lokalitas perlu menjadi titik pijak untuk maju.

Perlu disadari bersama, bahwa jutaan kebudayaan lokal yang hidup di negeri ini, termasuk di Jawa, bukanlah semata-mata warna-warni dan simbol perbedaan yang eksotik, melainkan juga kekayaan sekaligus modal sosio-kultural (socio-cultural capital) bangsa kita untuk menjadi bangsa besar. Sebab, kebudayaan lokal itu menyimpan pengalaman, sejarah, jejak-jejak kreativitas dan capaian peradaban tertentu. Dalam konteks ini, relasi dan konfrontasi agama dan budaya menemukan momentumnya.

Clifford Geertz dalam The Interpretation of Cultures (1973) memandang agama sebagai bagian dari sistem budaya. Ia menyingkap aksi dan tafsir agama merupakan hal-hal yang luar biasa dan khas. Karenanya, kata Geertz, aksi agama tidak bisa dijelaskan dengan cara penjelasan saintis semata. Pasalnya, manusia berbeda dari binatang. Manusia hidup dalam sistem makna yang complicated dan untuk memahaminya digunakan metode yang tepat, yakni interpretasi melalui mata dan ide.

Melalui kebudayaan lokal, kita bisa belajar mengenai pergulatan menata sistem kepemilikan dan pemanfaatan tanah, distribusi kekayaan, pelestarian lingkungan, pengelolaan cita rasa, penyeimbangan hubungan sosial dan bagaimana berdialog atas pemikiran dan agama lain yang masuk ke dalam wilayahnya.

Dalam konteks ini, fakta stigmatisasi, klaim dan penghancuran komunitas "agama lokal" di hampir seluruh wilayah Nusantara sejak paro akhir tahun 60-an hingga sekarang, menyentuh kesadaran dan keprihatinan kita. Bagaimana kita, sadar atau tidak, telah menghancurkan akar dan modal sosio-kultural kita, berupa komunitas-komunitas agama lokal yang merupakan kekayaan bangsa dan beberapa abad berhasil membangun sistem sosio-kultural yang menjadi penyangga keberlangsungan hidup berbagai komunitas.

Ironisnya, pada poin ini terletak akar krisis kebangsaan dan keagamaan kita dewasa ini yang ditandai dengan merebaknya berbagai konflik antaretnik, antaragama, dan bahkan tuntutan disintegrasi bangsa. Persoalan yang terjadi di Aceh, Ambon, Poso dan Papua, misalnya, tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai konflik daerah dan pusat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam perspektif ekonomis dan politis semata. Melainkan juga telah menjadi konflik identitas sosio-kultural.

Karenanya, tidak mengherankan kalau dalam kajian mutakhir upaya mengatasi krisis multidimensi yang dirasakan seluruh elemen bangsa dewasa ini berujung pada satu muara, yaitu tidak ada filsafat dan sistem sosio-kultural milik kita sendiri yang bisa kita jadikan pijakan untuk mengatasi krisis tersebut, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan maupun kebudayaan.

Relasi agama dan budaya ibarat dua sisi mata uang. Keduanya saling berkait berkelindan dan manakala tidak ada satu maka menjadi tak bermakna. Indonesia memiliki kekayaan keragaman suku bangsa, adat istiadat, dan agama. Potensi dan modal sosial ini bisa menjadi masalah sekaligus peluang untuk menjadikan negeri ini sebagai negara besar di dunia.

Karenanya, mempertautkan agama dan budaya untuk mewujudkan idealisme tersebut perlu diikhtiarkan terus menerus. Apalagi, negeri ini sebetulnya telah memiliki nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang mengakomodasi perbedaan untuk perdamaian dan ketentraman masyarakat.

Pela Gandong di Maluku misalnya, sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang nilai-nilainya bersumber pada kepercayaan lokal sudah terjalin ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun membangun masyarakat Maluku yang rukun dan damai. Itu juga termasuk pranata sosiokultural yang sudah lama mengakar dan ditanamkan para tetua adat yang mengakar dalam interaksi sosial. Bingkai kerukunan Pela Gandong tidak memandang suku, ras, agama dan golongan. Terbukti selama ratusan tahun mampu memperkokoh rasa kekeluargaan dalam menangkal perpecahan maupun isu negatif yang dihembuskan.

Demikian juga, di masyarakat Kaharingan yang mengedepankan kehidupan damai, kerja sama dan solidaritas tinggi terhadap agama lain. Kondisi ini ditunjang oleh kehidupan adat dan budaya seluruh suku Dayak. Secara faktual, simbol kesediaan dan kerelaan masyarakat Dayak untuk selalu hidup damai dengan masyarakat dan kelompok berbeda sesungguhnya sudah diperlihatkan dalam kehidupan Rumah Bentang Dayak yaitu rumah panjang, adat. Rumah Bentang menggambarkan kehidupan yang mau membuka lebar keberagaman, mengayomi semua pihak, solidaritas, melindungi dan mendamaikan semua pihak.

Di masyarakat adat Tengger, tak kalah unik. Dalam adat Tengger ada ajaran tentang sikap hidup dengan sesanti panca setya, yaitu setya budaya (tekun, taat, mandiri), setya wacana (setia pada ucapan dan perkataan), setya semaya (menepati janji), setya laksana (patuh dan taat), dan setya mitra (setia kawan). Ajaran ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat adat Tengger. Ini tampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat yang menunjukkan sifat dan sikap seperti tersebut di atas.

Dari gambaran di atas, tampaknya masyarakat kini mulai belajar dari realitas keragaman untuk meredam konflik dan kekerasan. Mereka menganggap konflik sebagai kesalahan yang tidak perlu diulang kembali. Di Aceh, misalnya, indikasi ini bisa dilihat dari proses-proses perdamaian, mulai dari kesepakatan Helsinki, penyerahan senjata dan penarikan pasukan TNI yang dipantau oleh Aceh Monitoring Mission (AMM), hingga pilkada yang aman dan demokratis.

Karenanya, di akhir catatan ini kita perlu terus berikhtiar dan mencoba merancang masa depan Indonesia yang lebih baik, harmonis, sejahtera dan damai dalam bingkai keragaman (Bhineka Tunggal Ika).***

Choirul Mahfud: Penulis adalah dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya

Sumber: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=191283